8 Jul 2012

Menyoal RUU PT, ini Sikap Satu KM ITB!

Ini Kronologisnya
Saya senang malam ini ditemani kembali teman-teman BPH yang mulai kembali ke Bandung. Selepas membersihkan himpunan, tiba-tiba dengan sendirinya entah siapa yang mengawali, kami mulai berbincang santai tentang RUU PT (Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi). Hasil obrolan ini tentunya menyempurnakan tulisan saya berikut ini.

Saya awali tulisan ini dari kronologis mengapa RUU PT menjadi begitu semarak diperbincangkan. Kira-kira begini ceritanya,
Sebelumnya pemerintah mengundangkan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) pada tahun 2009 dengan alih-alih reformasi pendidikan. Namun RUUnya saja sudah kontroversial karena ditengarai mengandung unsur-unsur liberalisme. Reformasi tersebut justru menjurus pada alih-alih lepasnya tanggung jawab pemerintah khususnya pada pendidikan tinggi. Pemerintah memberikan keleluasaan (otonomi) seluas-luasnya kepada perguruan tinggi. Keleluasaan yang dimaksud yakni otonomi keuangan. Artinya masyarakat ikut menanggung beban pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Atau dengan kata lain, kita sedang digiring dalam nuansa “swastaisasi perguruan tinggi negeri”. Konsekuensi logisnya tentu biaya pendidikan semakin mahal karena PT BH dibolehkan mengambil dana “semaunya” dari masyarakat. Hal inilah yang dinilai seolah-olah pemerintah lepas tangan terhadap amanat UUD NKRI 1945.

Salah satu pasal perlu dikritisi dari UU BHP yakni pasal 41 ayat 10 yang berbunyi ”Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam tafsiran pasal tersebut, pemerintah jelas tidak dibebani biaya apapun untuk perguruan tingggi. Pemerintah hanya memberikan hibah yang porsi (nilai)nyapun tidak disebutkan dengan tegas. Hanya disebutkan “sesuai peraturan perundang-undangan”. Ini menjadi bukti yang menguatkan dugaan pemerintah yang ingin lepas tangan terhadap pendidikan di Indonesia.

Kontroversi tersebut tuntas setelah sejumlah usulan untuk dilakukan uji undang-undang dipenuhi Mahkamah Konstitusi. MK yang bertugas menguji ketersesuaian antara UU BPH dengan UUD NKRI 1945 memutuskan UU BPH tidak lagi memiliki kekuatan hukum pada tahun 2010. Sebagai ganti sementara, presiden mengeluarkan PP No.66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengubah statuta PTN menjadi PTN Badan Layanan Umum. Status PT BLU sudah cukup memberikan kebebasan perguruan tinggi untuk mengelola kekayaannya sendiri.

PP No.66 ini dinilai cukup pro dengan masyarakat miskin yang ingin mengenyam pendidikan. Salah satunya adalah peraturan yang menyatakan “Aturan Wajib Penerimaan Calon Mahasiswa Miskin Latar Belakang Ekonomi Lemah 20 persen (%) dari Total Penerimaan Mahasiswa Baru”. Inilah yang melahirkan beasiswa Bidik Misi dari kementerian pendidikan yang sering kita dengar.

Selama peraturan pemerintah ini memiliki kekuatan hukum, statuta PT mengacu pada PP tersebut. Namun agaknya beberapa majelis guru besar perguruan tinggi (salah satunya ITB) mendesak pemerintah membuat payung hukum yang lebih kuat dari PP yakni UU. Ditengah-tengah kebimbangan akan payung hukum tersebut, tahun 2012 ini pemerintah melalui kementerian pendidikan merancang RUU PT yang kembali kontroversial. Sudah dikeluarkan beberapa draft terkait RUU ini, draft terbaru dari pemerintah keluarkan tanggal 26 Juni 2012 lalu.

Lalu bagaimana sikap kita??

Ini sikap Kita, Satu KM ITB
Dari beberapa kontroversi yang muncul, setidaknya ada dua isu besar yang menjadi fokus utama yang membuat kita sebagai manusia terdidik harus mengambil sikap yakni otonomisasi dan Internasionalisasi. Berikut saya sampaikan hasil kajian dari  Kabinet KM ITB beserta para pimpinan lembaga siang tadi.

Otonomisasi Keuangan
 Ini berkaitan dengan RUU PT Pasal 33 mengenai otonomi, dimana disebutkan bahwa status PTN akan menjadi PTN Badan Hukum yang diarahkan untuk mengelola keuangannya sendiri dan membuat/mencari dana usaha sendiri. Hal ini ditengarai sebagai tindakan awal pemerintah mengurangi beban terhadap pendidikan dan melepas tanggungjawabnya. Hal tersebut dikuatkan dengan pasal 45-50 Bab pembiayaan dan pengalokasian. Porsi pemerintah dalam pembiayaan tidak diatur secara gamblang. Jelas kasus ini sama kontroversialnya dengan Pasal 41 ayat 10 UU BHP yang telah dipaparkan sebelumnya.
Salah satu implikasi dari pasal-pasal tersebut jika rancangan jadi diundangkan yaitu perguruan tinggi menjadi seperti "perusahaan" yang harus mencari dana sebanyak-banyaknya bagi kelangsungan hidupnya. Jangan heran kalau sebentar lagi akan kita saksikan mall-mall megah berdiri di dalam kampus.

Internasionalisasi
Poin kedua menarik menurut saya. Sebelumnya saya tidak sepakat dengan isu “internasionalisasi” diangkat untuk ditolak. Karena saya pikir ini adalah niat baik pemerintah untuk membuat setidaknya beberapa PTN memiliki kualitas dan daya saing dengan perguruan tinggi maju di negara lain. Dengan internasionalisasi diharapkan terjadi pertukaran ilmu dan teknologi yang mampu meningkatkan kapabilitas dan kualitas manusia Indonesia.

Namun pandangan saya berubah oleh fakta penandatanganan perjanjian GATS (General Agreement On Trade In Services) tahun 2005 semenjak Indonesia bergabung dengan WTO. Perjanjian memang selayaknya memberikan keuntungan antar pihak-pihak yang terlibat. Seperti salah satunya, akses Indonesia dengan negara lain semakin terbuka lebar. Namun salah satu yang menjadi sorotan adalah disebutkannya 12 sektor jasa yang harus lepas dari peran pemerintah dan salah satunya adalah sektor pendidikan. Ini jelas-jelas upaya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dari negara-negara kapitalis yang acuannya untuk uang dan keuntungan.

Salah satu bentuk nyata upaya tersebut yaitu pasal 51 RUU PT yang menyebutkan pemerintah dengan persetujuan menteri mengizinkan Perguruan Tinggi Asing untuk mendirikan dan membuka cabangnya di Indonesia.

Menyoal kata “asing” tentu kita harus mengingat kembali fakta sejarah bagaimana dulu bangsa-bangsa kapitalis menjarah sumberdaya alam Indonesia melalui investasi dibidang tambang, minyak, serta industri lainnya. Pertanyaanya apakah ini adalah upaya asing untuk kembali menjarah sumberdaya manusia dengan menginvestasikan PTA untuk di kuliahi oleh orang pribumi? Dilematis memang, antara ingin meningkatkan kualitas pendidikan atau upaya asing yang ingin menjajah sumberdaya manusia Indonesia. Namun analisis menunjukkan kecenderungan pada jawaban kedua. Bangsa kapitalis menginvestasikan pendidikan tingginya untuk dikuliahi pribumi yang nantinya menghasilkan “kuli terdidik” bagi kaum kapitalis lagi. Parahnya lagi, pendidikan tinggi sedang dibawa pada mekanisme pasar bebas. Ini dengan mudah terjadi karena pendidikan di Indonesia yang belum memiliki visi pendidikan yang jelas serta kebijakan ekonomi Indonesia yang masih lemah.

Dua isu tersebut nampaknya cukup untuk menyatakan sikap penolakan terhadap RUU PT yang akan disahkan tanggal 13 Juli 2012 mendatang. Sekali lagi RUU PT ini sedang menggiring kita pada pengalihan sifat pendidikan yang asalnya bersifat public goods berubah menjadi private goods, yang nantinya pendidikan diposisikan sebagai komoditas perdagangan. Institusi pendidikanpun akan berubah orientasi geraknya yang awalnya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi orientasi mencari keuntungan.
 

Tolak RUU PT, ini sikap kita satu KM ITB!
Kusampaikan salam-salam perjuangan
Kami semua cinta-cinta Indonesia
Hidup Mahasiswa!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar